BPHN memandang perlu melakukan analisis dan evaluasi hukum dengan melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Acara Pidana dengan menggunakan 5 (lima) dimensi, yaitu: (1) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan; (2) kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) penilaian terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan; (4) potensi disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (5) efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan, agar upaya penguatan system hukum acara pidana dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tergambar dalam RPJMN 2015-2019. Hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja ini berupa rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi, yaitu: (1) perubahan peraturan perundang-undangan; (2) pencabutan peraturan perundang-undangan; atau (3) peraturan perundang-undangan tersebut dipertahankan. Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh kelompok kerja ini menjadi bahan penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2020-2024, dan juga digunakan sebagai bahan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional serta Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menentukan kebijakan dan regulasi hukum acara pidana dalam kerangka sistem hukum nasional.

No other version available

No Data