Konflik Aceh telah berlangsung lebih kurang 30 tahun, dan berakhir pada Agustus 2005, setelah perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki Swedia. Konflik tersebut telah meninggalkan luka psikologis yang berat bagi masyarakat Aceh, terutama di beberapa wilayah yang terdampak cukup parah, seperti Aceh wilayah barat selatan, wilayah tengah, dan wilayah timur Utara. Pasca perjanjian damai tersebut, salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang bertujuan untuk memberikan keadilan transisi dan pemulihan bagi penyintas konflik Aceh. Setelah 11 tahun Aceh damai, akhirnya KKR Aceh baru dibentuk pada tahun 2016, dengan disahkannya Qanun KKR oleh Pemerintah Aceh. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh KKR Aceh, melalui pengambilan pernyataan di sejumlah wilayah, termasuk Bener Meriah, diperkirakan sebagian besar penyintas konflik masih mengalami trauma (luka psikologis) yang begitu dalam. Banyak yang masih sangat marah, sedih, dan kecewa, serta merasa tidak berdaya. Bahkan ada beberapa yang mengalami trauma psikologis yang sangat parah, sehingga mengalami dampak yang sangat serius. Berdasarkan kenyataan diatas, maka Yayasan Pulih Aceh yang didukung oleh Yayasan TIFA melalui program dukungan bagi KKR Aceh, telah mengembangkan sebuah program percontohan di Kabupaten Bener Meriah, yaitu "Program Penguatan dan Pemulihan Psikososial yang Berbasis Komunitas, bagi Penyintas Konflik di Kabupaten Bener Meriah". Program percontohan ini dilaksanakan di 3 Desa pilot, yaitu Desa Pilar Jaya Kecamatan Bukit, Desa Sedie Jadi Kecamatan Bukit, dan Desa Makmur Sentosa Kecamatan Bandar.

No other version available

No Data