Pembuatan kebijakan publik idealnya dilakukan secara integral, menyeluruh pada setiap aspek yang berpengaruh. Partisipasi publik merupakan prasyarat absolut untuk memastikan proses tersebut berjalan secara inklusif. Maka, perumusan kebijakan publik berbasis bukti, terutama dalam konteks lokal, perlu didorong dengan mendasarkan pertama-tama pada pengetahuan lokal oleh para aktor lokal. Walaupun demikian, warga, khususnya yang terpinggirkan, tampak kesulitan untuk berpatisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.Tidak jarang, suara mereka disisihkan karena dianggap tidak cukup kuat. Kehadiran organisasi masyarakat sipil, dalam hal ini, sangat penting dalam membantu menyuarakan kepentingan kelompok terpinggirkan ini. Pun, hal ini bukan tanpa persoalan. Organisasi-organisasi tersebut juga memiliki berbagai keterbatasan perihal tata organisasi mereka, termasuk dalam hal kapasitas. Satu hal yang berpengaruh dalam usaha mereka menyuarakan kepentingan kelompok marginal terdapat pada absennya data yang memadai serta kemampuan menganalisis secara sistematis, sehingga kredibilitas hasil kerja organisasi-organisasi tersebut kerap dipertanyakan. Beranjak dari hal itulah, CIPG melalui program VOICE merancang sebuah program untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas organisasi masyarakat sipil demi menyokong advokasi yang bersandar pada bukti. Harapannya, melalui pembekalan melakukan riset kritis secara metodologis, organisasi-organisasi tersebut dapat menyuarakan kepentingan kelompok marginal dengan penyajian yang runtut dan berlandaskan pada bukti sahih.

No other version available

No Data