Sebuah negara demokratis harus memiliki lembaga penyiaran publik sebagai pemenuhan HAM yang diatur dalam konstitusi: yaitu kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi yang sehat. Kehadiran LPP harus menjadi media utama bagi publik, tidak semata karena lembaga penyiaran lain telah gagal memainkan peran kepublikan atau bukan semata untuk pemenuhan prinsip pluralisme dalam sistem media massa. Secara filosofi, LPP menjalankan fungsi sebagai ruang publik (public sphere), gagasan yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas dalam negara demokrasi modern, suatu peran strategis yang tidak akan bisa dijalankan media yang dimiliki oleh individu atau konglomerasi komersial.

Secara kultural dan dalam konteks negara pascakolonial, kehadiran LPP diperlukan untuk melakukan rekoleksi, proteksi dan pengelolaan kekayaan kebudayaan lokal suatu negara dari serbuan globalisasi media massa. Dalam kerangka perebutan pengaruh politik di tingkat regional dan global, LPP diperlukan sebagai media diplomasi seperti di Inggris melalui BBC World, Jerman (Deutsche Welle) dan Amerika Serikat (Voice of America). LPP juga berperan dalam mengelola nasionalisme warga negara, baik di kawasan perbatasan maupun di luar negeri.

Lebih jauh, dalam rekrutmen anggota parlemen dan presiden/kepala daerah yang menganut model pemilihan langsung, LPP yang independen diperlukan sebagai forum pendidikan politik dan ruang kampanye yang setara dan murah bagi semua kandidat, sehingga dapat mengurangi beban finansial kampanye. Kesimpulannya, LPP penting dikembangkan sebagai pemenuhan amanat konstitusi. Negara yang tidak memiliki LPP adalah negara dengan sistem politik otoriter.

No other version available

No Data