Tersaksikan reformasi kebijakan media di Indonesia tak berjalan kompak. Ada banyak peraturan terkesan tidak pada tempatnya. Misalnya, terdapat sejumlah produk legislasi di bidang non-media yang berisi pasal-pasal mengatur media. Sialnya, pasal-pasal itu justru menegasikan prinsip-prinsip demokratisasi media. Kita mencatat sepasang Undang-undang Pemilu, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, serta UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Kedua undang-undang itu memiliki sejumlah pasal yang mengatur media, termasuk pers.

Di samping itu, pembahasan Rancangan Undang-undang Rahasia Negara juga menuai banyak kritik dari komunitas pers. Soalnya, bidang yang diatur Rancangan ini adalah dokumen negara. Tetapi, terdapat juga pada aturan yang dibuat pada Rancangan itu semacam hasrat mengatur media, dengan memuat pasal-pasal mengenai media. Sejumlah pasal itu membatasi pencarian informasi, dan penyebaran informasi yang diklasifikasikan raha-sia. Pelakunya pun diancam hukuman berat, bahkan sampai hu-kuman mati.

Selain itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RKUHP diharapkan meng-ganti kitab lama warisan penjajah berisi ancaman hukuman yang kejam dan taks sesuai konstitusi kita. Namun, menjadi kitab lebih demokratis, RKUHP malah berisi 63 pasal yang dapat digunakan memenjarakan jurnalis.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa reformasi kebijakan media di Indonesia tidak dilakukan secara komprehensif. Peraturan-peraturan demokratis mengenai media, dengan mu-dahnya dinegasikan melalui peraturan-peraturan lain. Akibatnya, reformasi kebijakan media menemui jalan buntu.

Untuk mendorong lebih lanjut proses reformasi kebijakan media, Aliansi Jurnalis Independen telah melakukan riset dan serangkaian diskusi. Riset dan diskusi tersebut dituangkan dalam tiga buku seri Reformasi Kebijakan Media.

No other version available

No Data