Jenderal Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa secara otoriter. Jatuhnya rezim Orde Baru ini merupakan awal transisi politik penting menuju sistem pemerintahan demokrasi. Pemerintahan di periode berikutnya berupaya keras untuk mengganti sistem yang korup, nepotis, dan memapankan impunitas, dengan sistem baru yang dibangun berdasarkan penegakan hukum dan pertanggungjawaban. Tantangan yang paling utama adalah soal pelanggaran HAM dalam skala masif yang terjadi pada masa Soeharto maupun periode reformasi.

Pemerintahan pasca Orde Baru menciptakan atau menyediakan beragam mekanisme termasuk komisi penyelidikan, KKR, lembaga untuk perlindungan saksi dan korban, pengadilan HAM permanen, dan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus tertentu. Pemerintahan era reformasi juga memasukkan perlindungan HAM ke dalam konstitusi, meratifikasi konvensi HAM internasional; membentuk Mahkamah Konstitusi; dan menghapuskan jaminan kursi anggota TNI di badan legislatif.

Dengan disahkannya sejumlah UU tersebut dan pembentukan mekanisme-mekanisme serta pengadilan beberapa kasus pelanggaran HAM, ini seolah-olah menunjukkan ada kemajuan pertanggungjawaban negara terhadap kejahatan dalam skala masif. Tulisan ini mencoba membahas apakah harapan perubahan institusional dan hukum tersebut terpenuhi. Kajian ini tidak dimaksudkan sebagai analisis mendalam dan komprehensif atas satu atau sejumlah kasus tertentu, ataupun membuat penelitian baru. Namun tulisan ini dimaksudkan untuk melihat pola sistematis melalui ulasan komprehensif dari kasus-kasus dan mekanisme-mekanisme yang ada.

No other version available

No Data