Dengan memanfaatkan studi kasus buruh migran Indonesia yang bekerja di Timur Tengah, studi ini melakukan analisa terhadap mekanisme dimana para pekerja tersebut dapat mengakses keadilan di Indonesia serta hambatan sistemik yang menghalangi sebagian besar pekerja untuk menerima ganti rugi penuh atas kerugian yang mereka alami sebelum, selama, dan setelah menjalani pekerjaan mereka di luar negeri. Laporan ini juga menguraikan tentang undang undang, kebijakan dan prosedur yang mengatur pengoperasian setiap mekanisme ganti rugi serta menganalisa kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan buruh migran dengan para pelaku usaha Indonesia dari kalangan swasta dan publik secara lebih umum. Akhirnya, laporan ini menetapkan temuan secara rinci tentang akses buruh migran terhadap keadilan secara keseluruhan, serta temuan yang spesifik terhadap setiap mekanisme ganti rugi. Laporan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dalam 11 bidang utama, yang ditujukan kepada pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, pihak donor, serta pihak-pihak lainnya. Temuan dan rekomendasi yang dibuat dalam laporan ini didasarkan pada wawancara dan FGD (diskusi kelompok terarah) yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2012, yang melibatkan 75 buruh migran yang telah kembali dan keluarga mereka, para perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, kementerian maupun instansi pemerintah, 15 serta PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang dulu dikenal dengan PJTKI dan perusahaan asuransi, termasuk para akademisi dari bidang hukum. Laporan ini merupakan seri pertama dari dua seri laporan tentang akses buruh migran terhadap keadilan di negara asal mereka.

No other version available

No Data