Masyarakat Indonesia sepertinya sudah tidak acuh terhadap keberadaan RRI dan TVRI. Buktinya, ketika masa jabatan Dewas dan Dewan Direksi RRI periode kedua seharusnya berakhir tahun 2015, tetapi belum juga ada penggantian, masyarakat tetap diam. Kalau toch muncul keluhan atau gerutuan, itu datangnya tidak dari jauh, tetapi di internal RRI sendiri yang sudah merasa sumpek tidak kunjung ada pergantian. Kemudian setelah Dewas baru terpilih selaku wakil kepentingan publik, akibat minimaya keterbukaan informasi kinerja, publik tidak memberikan kritik dan masukan apapun terkait kegiatan Dewas terpilih. Kondisi serupa juga terjadi pada struktur organisasi dibawahnya. Kondisi ini berbeda jauh misalnya dengan BBC Trust di Inggris, dari situs virtualnya, kita bisa menyaksikan seluruh kinerja dan laporan keuangan secara rutin. Begitu juga tatkala Dewas TVRI periode kedua seharusnya sudah berakhir tahun 2016, tetapi baru ada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada April 2017, toch publik diam saja. Melemahnya respon publik ternyata tidak membuat para pengelola RRI-TVRI tanggap ing sasmita (menangkap isyarat zaman), bahwa masyarakat sudah weh-weh luweh (emang gue pikirin). Sekiranya tanggap ing sasmita, pasti sudah cepat-cepat merespon dengan membuat berbagai terobosan untuk menarik simpati publik terutama melalui pembenahan program siaran reguler sebagai core business. Di sisi lain, kebijakan negara terhadap LPP sangat tidak jelas. Bahkan dapat dikatakan, negara kita memang tidak mempunyai kebijakan jangka menengah dan jangka panjang tentang LPP.

No other version available

No Data