Putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi menjadi salah satu tumpuan dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Putusan ini diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat akibat perilaku korup para pelakunya. Namun, dalam kenyataannya, banyak hal yang harus diperbaiki oleh majelis hakim dalam menyempurnakan putusan yang dijatuhkannya, salah satunya berkenaan dengan isu disparitas pemidanaan. Permasalahan tersebut tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan kebebasan dan kemandirian yang dimiliki hakim. Tidak bisa dipungkiri, kedua hal ini memang merupakan mahkota sang pengadil dan esensial dalam mempertimbangkan karakteristik dan keunikan dari tiap-tiap perkara yang diadilinya. Namun, kebebasan dan kemandirian ini tetap harus diberikan batasan agar vonis dan pertimbangan yang dijatuhkan hakim tetap berada dalam kerangka rasionalitas dan sejalan dengan narasi keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa negara telah menerapkan berbagai kebijakan untuk merasionalisasikan penjatuhan vonis dan pertimbangan dalam suatu kasus. Kebijakan tersebut dikenal sebagai pedoman pemidanaan (sentencing guideline) yang diterapkan di Inggris maupun Amerika Serikat. Kebijakan lain diterapkan oleh Belanda untuk mengatasi disparitas yaitu dengan panduan penuntutan (prosecutorial guideline), poin referensi yudisial tentang pemidanaan (judicial reference points of sentencing), dan penyusunan benchmark atas kasus kasus tertentu. Di sisi lain, Jerman memiliki mengembangkan margin/leeway theory dan pendekatan normal/average case (regelfall) sedangkan Australia memilih menyusun guideline judgment dan mengembangkan benchmark seperti halnya di Belanda. Sebelum mengadopsi atau bahkan melakukan transplantasi kebijakan tersebut, MaPPI FHUI melakukan penelitian yang dipublikasikan dalam buku ini.

No other version available

No Data