Enam Rekomendasi Kebijakan Pelatihan Vokasi : Urgensi Pelatihan Vokasi Inklusif dengan Melibatkan Serikat Pekerja, Masyarakat Sipil, serta Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia
Dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat. Perubahan tersebut dipicu dengan kemajuan teknologi yang berdampak terhadap perubahan pola produksi berbasis pada otomatisasi dan robotisasi. Perubahan ini tentu memiliki dampak yang luas bagi Indonesia, terutama di sektor ketenagakerjaan. Mengingat saat ini ketidaksesuaian (mis-match) antara keahlian dan keterampilan dengan kebutuhan industri masih lebar. Eric Maskin, peraih Nobel Ekonomi tahun 2007, menyebutkan seiring dengan semakin terbukanya perekonomian antar negara akan memperlebar ketimpangan. Ketimpangan terjadi karena adanya kesenjangan keahlian dan keterampilan yang dimiliki antara negara maju dengan negara berkembang. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah perlu berinvestasi terhadap peningkatan sumber daya manusianya. Salah satu caranya dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan pekerjanya dalam menguasai alat-alat produksi. Untuk itu, peran pemerintah dalam mendorong peningkatan keahlian dan keterampilan amatlah penting. Peranan inilah yang diharapkan dari pemerintah oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai organisasi yaitu INFID, Perkumpulan Prakarsa, Lakpesdam NU, P3M, IDFOS, Rumpun Malang, IRE. Apalagi data dari Survei yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa di lima daerah yaitu Kota Yogyakarta, Kulonprogo, Wonosobo, Bojonegoro dan Malang menunjukkan hanya 14 persen pekerja yang pernah mengikuti pelatihan. Angka ini lebh tinggi dibandingkan dengan rata-rata pekerja nasional yang pernah mengikuti pelatihan. Data Sakernas dari tahun 2008 sampai 2015 menunjukkan rata-rata hanya 6 persen pekerja yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan.
Availability
#
My Library
Location name is not set
2010000009826
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
-
Publisher
:
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).,
2018