Buku ini merupakan hasil dari disertasi penulis yang diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam karya ini, penulis mengangkat isu penting mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam menangani pertanyaan konstitusional, sebuah aspek yang belum sepenuhnya diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Penulis berargumen bahwa perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sangat diperlukan, terutama ketika mereka terlibat dalam proses peradilan.
Melalui analisis mendalam, penulis mendorong para intelektual hukum untuk mengeksplorasi lebih jauh perkembangan peradilan tata negara (constitutional adjudication) di Indonesia. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa dan peminat isu-isu peradilan tata negara, serta memberikan wawasan praktis mengenai kebutuhan perlindungan hak-hak konstitusional dalam konteks pengadilan.
Penulis mencatat bahwa praktik hukum di pengadilan umum sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terutama ketika terdapat norma dalam undang-undang yang berpotensi melanggar konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan pertanyaan konstitusional menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut.
Buku ini juga membandingkan analisis prinsip peradilan yang adil (fair trial) dengan studi kasus pertanyaan konstitusional di negara-negara seperti Jerman, Austria, dan Korea Selatan. Penulis berfokus pada konstruksi hukum pertanyaan konstitusional dalam undang-undang MKRI di masa depan, memberikan perspektif yang segar dan relevan bagi pengembangan hukum di Indonesia.

No other version available

No Data