Dokumen ini dimaksudkan sebagai urun rembug dari masyarakat sipil dalam upaya membangun ‘Jalan Indonesia’ menuju penyelesaian atas pelanggaran-pelanggaran berat HAM masa lalu. Gagasan yang diajukan berupa sebuah kerangka dasar bagi penyelesaian yang bersifat menyeluruh dan efektif, dan dikembangkan dengan asumsi bahwa ‘Jalan Indonesia’ adalah jalan yang panjang yang dibangun dan digunakan oleh berbagai pihak dengan latar belakang dan posisi yang berbeda-beda. Gagasan ini muncul dari pengalaman jatuh-bangun selama bertahun-tahun dalam mendorong pertanggungjawaban negara dan mendukung pemulihan korban. Gagasan tentang kerangka dasar bagi ‘Jalan Indonesia’ merupakan hasil pembelajaran oleh para korban dan penyintas yang terus berjuang untuk pemenuhan hak-haknya bersama para pekerja kemanusiaan dan pegiat HAM. Peluang untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman diciptakan bersama melalui sebuah forum yang disebut Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK). Saat ini, KKPK beranggotakan 50 organisasi yang berbasis di Aceh hingga Papua dan bekerja di akar rumput, dalam ruangan-ruangan resmi para pembuat kebijakan serta di hadapan meja hijau. Dokumen ini, yang terbit dalam rangka dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70, dimulai dengan rujukan pada Konstitusi Indonesia, UUD Negara RI 1945, yang menyatakan niat kemerdekaan bangsa (Bagian A). Bagian ini akan diikuti dengan catatan tentang momentum politik di Indonesia saat ini (Bagian B) yang memunculkan harapan baru bagi penyelesaian yang berkeadilan atas pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Gagasan KKPK tentang kerangka dasar bagi ‘Jalan Indonesia’ akan dipaparkan pada bagian ketiga (Bagian C) dari dokumen ini. Pada bagian terakhir (Bagian D), KKPK memberikan informasi singkat tentang langkah-langkah yang sudah berjalan dan membuahkan hasil selama ini guna mengingatkan bahwa ‘Jalan Indonesia’ sudah dirintis sejak lama.

No other version available

No Data