Praktik penyiksaan hingga kini masih menjadi salah satu persoalan hak asasi manusia yang banyak terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu institusi yang sering mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat dan media terkait dengan praktik tersebut adalah kepolisian. Metode penyiksaaan acapkali masih digunakan oleh polisi di berbagai tingkatan kepolisian ketika menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini menjadi permasalahan serius, mengingat penyiksaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental.
Kewenangan dan otoritas besar yang diberikan kepada kepolisian seringkali bermata ganda. Jika hal tersebut digunakan dengan baik dan tepat, polisi sejatinya dapat berperan sebagai pelindung HAM di masyarakat. Sebaliknya, polisi dapat menjadi pelanggar HAM ketika kewenangan tersebut tidak digunakan dengan baik atau disalahgunakan.
Upaya penguatan HAM di internal kepolisian memang telah mulai dijalankan sejak digulirkannya agenda reformasi kepolisian pada tahun 1998. Ada sejumlah capaian yang dihasilkan, misalnya pada tataran aturan internal adalah pembentukan Perkap HAM. Meski demikian, proses dan hasil tersebut bisa dikatakan masih jauh dari yang diharapkan. Aturan tersebut belum dijalankan dengan baik dan dalam realitasnya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian oleh anggotanya masih belum bebas dari catatan persoalan pelanggaran hak asas manusia. Salah satu contohnya adalah praktik penyiksaan yang masih marak di kepolisian.
Berangkat dari bacaan tersebut, buku ini menelisik pola-pola praktik penyiksaan oleh anggota kepolisian dalam penegakan hukum, termasuk menganalisis mengapa praktik-praktik tersebut masih terus berlangsung. Hadirnya buku ini diharapkan dapat memperkaya bacaan HAM di Indonesia khususnya dalam konteks tugas-tugas kepolisian, termasuk untuk tujuan advokasi yang dijalankan.

No other version available

No Data