OPAC

  • Home
  • Information
  • Register Member
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Legally Binding Treaty on Business and Human Rights : Mendesak Tanggunggugat Korporasi & Tanggung Jawab Negara Atas Kejahatan Ekosida
Bookmark Share

Book

Legally Binding Treaty on Business and Human Rights : Mendesak Tanggunggugat Korporasi & Tanggung Jawab Negara Atas Kejahatan Ekosida

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) - Personal Name;

Buku ini membahas hubungan kompleks antara korporasi dan hukum, menyoroti tantangan dalam mempertanggungjawabkan korporasi atas praktik bisnis yang tidak etis. Buku ini menguraikan konteks sejarah upaya internasional untuk mengatur korporasi transnasional (TNC), yang dimulai pada tahun 1970-an ketika negara-negara berkembang, yang diwakili oleh Kelompok 77, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadopsi program pengaturan dan kontrol terhadap aktivitas TNC. Hal ini mengarah pada pembentukan United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC) dan Intergovernmental Commission on Transnational Corporations (ICTC), yang ditugaskan untuk membuat statuta hukum internasional untuk mengatur TNC. Namun, statuta tersebut tidak pernah diadopsi, dan kedua lembaga tersebut akhirnya digantikan oleh UN Conference on Trade and Investment (UNCTAD). Buku ini juga mengeksplorasi upaya berkelanjutan untuk mengontrol perilaku korporasi, termasuk pembentukan Kelompok Kerja di bawah UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights pada tahun 1998 untuk menyusun norma bagi TNC, yang pada akhirnya ditolak pada tahun 2004. Setelah penolakan ini, Kofi Annan, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB, menugaskan John Ruggie untuk meninjau kembali isu ini, yang menghasilkan pengembangan Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011. Buku ini menekankan perjuangan yang terus-menerus untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan perlindungan hak asasi manusia di tengah pengaruh kuat korporasi dalam sistem hukum dan politik.


Availability
#
My Library Location name is not set
2010000006795
Available
#
My Library Location name is not set
2010000006801
Available
#
My Library Location name is not set
2010000006818
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
-
Publisher
: Jakarta : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)., 2019
Collation
11.0 pages
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346.06
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Kertas Posisi WALHI Mei 2019
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

OPAC
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

Perpustakaan TIFA Foundation menyediakan akses terbuka terhadap koleksi buku, laporan penelitian, jurnal, dan sumber daya pengetahuan yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, keberagaman, dan penguatan masyarakat sipil di Indonesia.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject


© 2026 — OPAC Tifa Foundation

Powered by TIFA
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?